Informasi Publik
3 Menit Baca
Pemkab Solsel Gelar Rakor Forum SDI dan Penyepakatan Rencana Aksi SDI 2026-2029
RINGKASAN BERITA
Dalam upaya mewujudkan tata kelola data pemerintahan yang akurat, mutakhir dan terpadu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Solok Selatan melalui Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Forum Satu Data Indonesia (SDI) tingkat daerah.
Pemkab Solsel Gelar Rakor Forum SDI dan Penyepakatan Rencana Aksi SDI 2026-2029
Padang Aro - Dalam upaya mewujudkan tata kelola data pemerintahan yang akurat, mutakhir dan terpadu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Solok Selatan melalui Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Forum Satu Data Indonesia (SDI) tingkat daerah.
Kegiatan bersamaan dengan Penyepakatan Rencana Aksi Satu Data Indonesia(SDI) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026–2029, dilangsungkan di Aula Tansi Ampek, Kantor Bupati Solok Selatan, pada Rabu (11/11/2026).
Hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Kepala Bidang P2EPD BAPPERIDA, Edison, S.E yang mewakili Kepala BAPPERIDA selaku Ketua Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Solok Selatan.
Dalam pemaparannya, Kabid P2EPD Bapperida menegaskan bahwa penyusunan dokumen Rencana Aksi SDI merupakan sebuah kewajiban esensial bagi daerah. Hal ini dilandasi oleh sejumlah payung hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor 110 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi SDI Nasional 2025-2029, hingga regulasi turunan di daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029.
“Selama ini, kelemahan mendasar dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah adalah tantangan pengumpulan data sektoral. Kita seringkali menghadapi kendala di mana pelaporan dari perangkat daerah bisa berbeda-beda untuk satu indikator yang sama, tergantung pada peruntukannya—misalnya antara data untuk LKPJ dan data untuk perencanaan. Melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI), permasalahan ini harus diakhiri,” katanya.
Lebih lanjut, penyusunan Rencana Aksi Satu Data tingkat daerah ini membawa tiga tujuan utama. Pertama, mewujudkan tata kelola data yang terpadu dan terkoordinasi. Kedua, meningkatkan kualitas data agar senantiasa akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, mewujudkan ekosistem data yang terhubung dan dapat dibagi-pakai (interoperabilitas) antar Perangkat Daerah.
Untuk mendukung percepatan tujuan tersebut secara teknis, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tengah mensinergikan infrastruktur sistem informasi. Seluruh data sektoral dari Perangkat Daerah diwajibkan untuk diunggah dan diisi ke dalam aplikasi e-Walidata. Ke depannya, e-Walidata diharapkan dapat terintegrasi dengan aplikasi Simfoni, sebuah sistem makro pemantauan indikator kinerja dan pelaksanaan pembangunan yang saat ini tengah dikembangkan oleh BAPPERIDA.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memantapkan langkah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam mengambil kebijakan yang akurat dan berbasis pada bukti (evidence-based policy) di masa mendatang.
Selanjutnya, agenda utama kegiatan diarahkan pada pembahasan dan penyepakatan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026–2029. Dokumen ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan berbagai upaya penguatan SDI di daerah, yang mencakup lima dimensi utama, yaitu tata kelola data, siklus dan kualitas data, teknologi dan infrastruktur, keberlanjutan penyelenggaraan SDI, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Melalui pembahasan bersama, dilakukan penyelarasan terhadap program, kegiatan, indikator, target, serta pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing unsur penyelenggara SDI. Penyepakatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi juga membangun komitmen bersama agar setiap perangkat daerah berperan aktif dalam melaksanakan agenda Satu Data Indonesia sesuai kewenangannya.
