Padang Aro - Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Solok Selatan yang diterbitkan oleh Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KEMENPANRB) berada pada 1,74 dari skala 5,0 dengan Predikat Kurang. Empat komponen yang kurang antara lain Tata Kelola, TIK, layanan dan SDM.

Hal tersebut diungkapkan oleh Andi Yuniantoro, chief executive officer (CEO) Inixindo Jogja dalam acara Focus Discusion Group (FGD) Penyusunan Master Plan Pengembangan Teknologi Informasi Kabupaten Solok Selatan di aula Bappeda Kab. Solok Selatan, Selasa (7/12/2021).

Kepala Dinas Kominfo, Syamsurizal mengatakan bahwa Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan membantu memudahkan kerja OPD, Dinas Kominfo siap menjadi enabler TIK bagi program smart branding Solok Selatan.

FGD ini bertujuan mengiventarisir aplikasi dan data yang ada pada OPD, menginventarisis inovasi yang akan dibuat berbasis TIK dalam kerangka smart city, mengajak kolaborasi seluruh OPD dalam transformasi digital serta menyampaikan Solok Selatan siap menuju SPBE dan Satu Data Solok Selatan.

Master plan ini tidak hanya sebagai sebuah dokumen tetapi harus di eksekusi. Ini tentu berkaitan erat dengan dukungan anggaran, komitmen pimpinan terkait regulasi dan peningkatan sumber daya aparatur bidang teknologi informasi.

Dengan adanya dokumen master plan teknologi informasi dan komunikasi Solok Selatan, perangkat daerah dapat meningkatkan indeks /indikator kinerja lebih cepat dan lebih baik. Dengan tersedianya data dan aplikasi, pemkab berpeluang besar untuk membawa dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) ke daerah.

‘’Sebenarnya data ada dimana-mana, saat dibutuhkan tidak ada dimana-mana’’, ujar konsultan Pengembangan TIK Solok Selatan kepada peserta FGD seluruh perangkat daerah.

Hal tersebut merupakan alasan kenapa diperlukan pengelolaan TIK dengan pengembangan aplikasi-aplikasi untuk membantu menyiapkan data elektronik secara cepat dan tepat. Semua layanan pemerintah akan menjadi murah, mudah, bagus dan tuntas untuk menciptakan pemerintahan transparan, akuntabel, efektif, efisien. (DISKOMINFO)