Monday - Saturday, 8AM to 10PM

Data Jadi Dasar Utama Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah'

Padang Aro - Ketersediaan data maupun informasi statistik dibutuhkan sebuah daerah sebagai dasar dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah. Sebab, data yang mumpuni memuat gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan demografi daerah.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Solok Selatan yang diwakili Asisten Administrasi Umum Irwanesa pada FGD dalam Penyusunan Kabupaten Solok Selatan dalam Angka Tahun 2025 di Aula BPS Solok Selatan, Kamis (20/2/2025).
"Penyusunan buku ini tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan data tahunan, tetapi juga menjadi dasar utama penyusunan kebijakan pembangunan daerah, perencanaan program strategis, serta evaluasi capaian pembangunan yang telah dan akan kita laksanakan," kata Irwanesa siang ini.
Menurutnya, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baru bisa dikatakan sukses jika program dan kebijakannya tidak hanya selesai dilaksanakan saja. Namun juga diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sedangkan kualitas perencanaan pembangunan tersebut sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan.
 
Untuk itu, lanjutnya, keterlibatan seluruh pihak dalam proses penyusunan buku Solok Selatan dalam Angka 2025 ini menjadi sangat penting agar data yang tersaji betul-betul mencerminkan kondisi riil daerah.
Sejalan dengan itu, Kepala BPS Sumatera Barat Sugeng Arianto menyebut bahwa data menjad8 bagian penting, baik data formal maupun nonformal. Data tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan telah menjadi kebutuhan dalam merencanakan segala sesuatunya.
"Penyusuan Daerah Dalam Angka (DDA) bukanlah pekerjaan sederhana, namun butuh koordinasi, sinkronisasi dan lainnya. FGD ini menjadi tempat untuk melakukan koordinasi tersebut serta melakukan pengawalan terhadap data agar jadi berkualitas," kata Sugeng dalam kesempatan yang sama.
"DDA paling sering dicari dan digunakan oleh publik, mulai halaman depan hingga halaman belakang. Maka perlu kita siapkan data sebaik-baiknya agar bermanfaat bagi masyarakat. Data yang salah, juga akan mengakibatkan masyarakat atau publik tersesat," imbuhnya.
FGD ini melibatkan berbagai pihak sebagai penyedia data. Mulai dari seluruh OPD dan lembaga vertikal, hingga lembaga pendidikan. Tidak kurang dari 40 instansi yang akan terlibat dalam penulisan buku ini.
Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Firdaus Firman dan Kepala BPS Solok Selatan Abdul Razi. (DISKOMINFO)

Komentari Tulisan Ini