Diskominfo dan BPS Kian Gigih Tingkatkan Kematangan Penyelenggaraan Statistik

Padang Aro - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengharapkan hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024 akan memberikan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Kominfo Solok Selatan Firdaus Firman mengatakan butuh komitmen dan keseriusan bersama dalam memaksimalkan penyelenggaraan statistik tahun ini.

"Melihat hasil yang sudah dicapai tahun 2023, tidak menutup kemungkinan tahun ini kita dapat meningkatkan nilai dari cukup menuju baik. Semua itu tergantung komitmen dan keseriusan kita bersama dalam melengkapi data dukung yang dibutuhkan dalam penilaian tersebut," kata Firdaus dalam Rapat Koordinasi Evaluasi EPSS 2023 dan Persiapan Evaluasi EPSS 2024 di Kantor BPS pada Rabu (6/3/2024).

Firdaus menegaskna bahwa kekurangan dari hasil evaluasi yang disampaikan BPS perlu dipenuhi agar tahun ini bisa lebih baik lagi. Untuk itu butuh kerja sama terutama dari Diskominfo sebagai Wali Data, Bappeda sebagai Koordinator Forum Data, BPS sebagai Pembina Data, dan seluruh OPD sebagai Produsen Data.

Lebih lanjut, Kepala BPS Solok Selatan Abdul Razi menyampaikan bahwa EPSS ini dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.

"EPSS merupakan suatu penilaian yang dilakukan BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri. Ditujukan utnuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral," ungkapnya di kesempatan yang sama.

Hasil dari EPSS ini berupa Indeks Penyelenggaraan Statistik (IPS). Indeks ini akan menjadi indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi General untuk seluruh instansi pemerintah. IPS ini juga menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Untuk diketahui, pada penilaian EPSS 2024, Solok Selatan mendapatkan nilai IPS 1,98 nilai Cukup dan memperoleh peringkat ketiga di Sumatera Barat. Nilai ini pun sudah berada di atas rata-rata nilai IPS yang ditetapkan secara nasional.